Bisakah freelancer, startup, atau UMKM memanfaatkan ketentuan Cipta Kerja untuk melanjutkan usaha yang telah dirintis agar lebih berkembang dan berkelanjutan?
Mengapa freelancer perlu badan usaha
Dahulu freelancer hanya dipayungi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan dibatasi sistem kerja harian lepas atau perjanjian kerja waktu tertentu. Daya saing pun terbatas: ketika nilai pekerjaan tinggi, freelancer terbentur ketentuan pajak, baik PPh maupun PPN atas jasa.
Cipta Kerja berupaya memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi freelancer. Impian menjadi profesional dapat diwujudkan dengan mendirikan perseroan terbatas.
Apa itu PT Perorangan
Ketentuan Cipta Kerja mempermudah pendirian PT. Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang berdasarkan surat pernyataan pendirian, yang hari ini dikenal sebagai PT Perorangan. Ketentuan tentang perseroan terbatas berlaku sebagaimana mestinya, baik dari sisi legalitas maupun perpajakan.
Tanggung jawab pemegang saham
Pemegang saham PT Perorangan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya.
Perpajakan
Keistimewaan perpajakan sebagai wajib pajak badan dapat dinikmati PT Perorangan, sehingga perencanaan pajak dapat diterapkan. Tujuannya bukan penggelapan pajak, melainkan perencanaan pajak yang baik dan benar.
Legalitas dan kerja sama bisnis
PT Perorangan tetap harus mematuhi ketentuan perizinan berusaha secara daring (OSS) dan memperoleh Nomor Induk Berusaha. Untuk domisili, dapat digunakan kantor virtual. Dalam kerja sama bisnis, PT Perorangan bertindak sebagaimana PT pada umumnya, sehingga daya tawar dan sistem kerja sama antarbadan usaha dapat terwujud.