Perjanjian kerja sama yang jelas membantu kedua pihak mengetahui apa yang diharapkan dan apa yang harus dilakukan bila ada yang tidak berjalan sesuai rencana. Secara hukum, perjanjian sah apabila memenuhi empat syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata: ada kesepakatan para pihak, para pihak cakap, ada hal tertentu yang diperjanjikan, dan sebabnya halal. Di luar syarat itu, ada tujuh hal yang sebaiknya dituangkan.
1. Identitas para pihak dan penandatangan
Tulis nama lengkap, alamat, dan kedudukan para pihak. Bila pihaknya perusahaan, pastikan penandatangan berwenang mewakili perusahaan, misalnya direktur sesuai akta perusahaan, atau pihak lain yang memegang surat kuasa.
2. Objek dan ruang lingkup
Jelaskan secara spesifik pekerjaan, barang, atau jasa yang diperjanjikan. Ruang lingkup yang kabur adalah sumber sengketa yang paling sering muncul.
3. Hak dan kewajiban
Rinci apa yang menjadi tugas dan hak masing-masing pihak, termasuk standar hasil dan waktu penyelesaian.
4. Jangka waktu dan pembayaran
Tentukan masa berlaku, nilai, tahapan, tanggal jatuh tempo, dan cara pembayaran. Tentukan pula apakah perjanjian dapat diperpanjang dan bagaimana caranya.
5. Wanprestasi dan akibatnya
Atur apa yang dianggap lalai, bagaimana pihak lain memberi peringatan, dan akibatnya, misalnya perbaikan, denda, atau pengakhiran perjanjian.
6. Keadaan memaksa (force majeure)
Tentukan peristiwa di luar kendali para pihak yang dapat membebaskan atau menunda kewajiban, serta cara memberitahukannya.
7. Penyelesaian sengketa dan hukum yang berlaku
Tetapkan urutan penyelesaian, misalnya musyawarah, mediasi, lalu pengadilan atau arbitrase. Sebutkan juga pengadilan atau lembaga yang berwenang dan hukum yang berlaku.
Hal praktis lain
- Perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia pada umumnya wajib dibuat dalam bahasa Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Bila melibatkan pihak asing, dapat dibuat dwibahasa.
- Perjanjian tertulis yang dipakai sebagai alat bukti perdata perlu dibubuhi meterai sesuai Undang-Undang Bea Meterai.
- Simpan salinan yang telah ditandatangani semua pihak, beserta lampirannya.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah perjanjian lisan sah?
Perjanjian lisan dapat mengikat, tetapi sulit dibuktikan. Untuk kerja sama usaha, sebaiknya selalu tertulis.
Bisakah memakai contoh perjanjian dari internet?
Contoh dapat menjadi titik awal, tetapi setiap kerja sama punya risiko sendiri. Sebaiknya disesuaikan dan ditinjau sebelum ditandatangani.
Ingin perjanjian Anda ditinjau sebelum ditandatangani? Ceritakan kebutuhannya kepada kami. Lihat layanan Corporate Legal.
Baca juga: Mitra bisnis gagal bayar: langkah awal.
Catatan: tulisan ini berisi informasi hukum yang bersifat umum dan bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Ketentuan dapat berubah, sehingga sebaiknya dicocokkan dengan kondisi Anda sebelum mengambil keputusan.